IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN DANA DESA (STUDI KASUS DI DESA UJUNG-UJUNG, KECAMATAN PABELAN, KABUPATEN SEMARANG)

Dian Alluwina Putri Sejati; Winena Renidya Faradena

doi:10.52353/senama.v1i1.239

IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN DANA DESA (STUDI KASUS DI DESA UJUNG-UJUNG, KECAMATAN PABELAN, KABUPATEN SEMARANG)

Dian Alluwina Putri Sejati, Winena Renidya Faradena

Abstrak

This study aims to explain the process of managing the Village Fund Allocation and can explain how to apply the principles of good governance in the process of managing Village Fund Allocation, especially in Ujung-ujung village, Pabelan District, Semarang Regency, Central Java. This research is expected to have an impact on the management of Village Fund Allocation which is increasingly effective and efficient and can reduce the potential for fraud through the use of good governance principles. This study uses a qualitative approach. Data collection is done through interviews, observations and documentary studies. The results of this study indicate that the implementation of village funds in the village of Ujung-ujung, Pabelan District, Semarang Regency, Central Java as a whole has been in accordance with Permendagri No. 113 of 2014, even though the villages at the end still have obstacles in administration.

Kata Kunci

Village Funds, good corporate governance

Teks Lengkap:

PDF

Referensi

BPKP. (2016, Desember 17). Membangun Good Governance Menuju Clean Government. Retrieved from Warta Pengawasan Vol. XXII/ Edisi HUT Ke-70 RI/2015, ISSN: 0854-0519: www.bpk.go.id

Diansari, R. E. (2015). Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013. Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015.

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2016, Desember 7). Pokok-pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Retrieved from www.djpk.kemenkeu.go.id

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan RI. (2016, Desember 7). Kebijakan Dana Desa TA 2016. Retrieved from www.dpjk.kemenkeu.go.id

Donaldson, L., & Davis, J. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. Australian Journal of Management.

Indonesia, R. (2004). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.

Krina P, L. L. (2003). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Bappenas.

Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Pelayanan Sektor Publik.

Oktaresa, B. (2015). Analisis Hubungan Penglaaman, Pengetahuan Mendeteksi Kecurangan, dan Skeptisme Profesional Dengan Kemampuan Pendeteksian Kecurangan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Akuntansi Negara Tangerang Selatan.

Oleh, H. F. (2014). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 2 No. 1 Januari 2014 ISSN 2303-341X.

Rabb, A. D. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Pada Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng. Akuntansi Peradaban.

Santosa, P. (2008). Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance.

Sumiati. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. E-Jurnal Katalogis.

Warsono, H., & Ruksamin. (2014). The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi. Journal of Management and Sustainability.

DOI: http://dx.doi.org/10.52353/senama.v1i1.239