SISI PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA
Abstrak
Kata Kunci
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 6(1), 61–76. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v6i1.156
Agus, P., & Madya, W. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Keuangan Desa. Retrieved February 19, 2017, from http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20462-pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedur-pelaksanaan-keuangan-desa
Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 2(3), 473–485. Retrieved from http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/viewFile/6598/4476
Cahyat, A. (2004). Sistem Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten. Center for International Forestry Research.
Cosmin, D. E. (2011). Enhancing assets’ protection through an adequate monitoring of internal control system by internal audit. Annals of Faculty of Economics, 491–498. Retrieved from http://www.academia.edu/download/30856530/conference-proceedings-2011.pdf#page=1297
Gabrillin, A. (2016). KPK Latih 17 Kepala Daerah di Jateng Soal Pengelolaan APBD. Retrieved February 8, 2017, from https://nasional.kompas.com/read/2016/03/22/13214181/KPK.Latih.17.Kepala.Daerah.di.Jateng.soal.Pengelolaan.APBD
Indarja, Prihatin, E. S., & Nugraheni, F. M. (2016). Pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Madu Kabupaten Boyolali menurut Undang - Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Diponegoro Law Journal, 5(3), 1–16. Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11649
Kemendagri. (2017a). Mendagri selalu jabarkan program kebijakannya. Retrieved February 20, 2017, from http://www.kemendagri.go.id/news/2017/02/19/mendagri-selalu-jabarkan-program-kebijakannya
Kemendagri. (2017b). Tahun ini setiap desa terima Rp800 juta. Retrieved February 8, 2017, from http://www.kemendagri.go.id/news/2017/02/02/tahun-ini-setiap-desa-terima-rp-800-juta.
Napir, S., Saad, M., & Nurlinah. (2016). Penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tallambalao Kabupaten Majene. Jurnal Analisis, 5(1), 68–75. Retrieved from http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/b33d55f920dd0bcc78c891dee234bcf4.pdf
Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. (2016). Monitoring Dana Desa, BPKP Siapkan Aplikasi SISKUDES. Retrieved January 17, 2018, from https://sulselprov.go.id/post/monitoring-dana-desa-bpkp-siapkan-aplikasi-siskudes
Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Retrieved from http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/PP60Tahun2008_SPIP.pdf
Pemerintah Republik Indonesia. (2014a). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Retrieved from http://www.keuangandesa.com/wp-content/uploads/2015/04/Permendagri-No-113-Tahun-2014-Tentang-Pengelolaan-Keuangan-Desa.pdf
Pemerintah Republik Indonesia. (2014b). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Retrieved from http://desamembangun.id/wp-content/uploads/2016/12/Permendagri-No-114-Tahun-2014-Tentang-Pedoman-Pembangunan-Desa.pdf
Pemerintah Republik Indonesia. (2014c). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (pp. 1–13). Retrieved from http://www.peraturan.go.id/pp/nomor-60-tahun-2014-11e4bbf0f784ee84a5c5313334373134.html
Pemerintah Republik Indonesia. (2014d). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (pp. 1–49). Retrieved from http://peraturan.go.id/uu/nomor-6-tahun-2014.html
Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Retrieved from http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt571f2d1312616/parent/lt571f2c809aacd
Peraturan Bupati Boyolali. (2015). Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Presiden Republik Indonesia. (2016). Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2016 tentang Langkah-langkah Pengendalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam rangka Pengamanan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Retrieved from http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt584693a854be1/parent/lt58469344e7fc8
Putra, C. K., Pratiwi, R. N., & Suwondo. (2012). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1(6), 1203–1212. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/75802-ID-pengelolaan-alokasi-dana-desa-dalam-pemb.pdf
Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. eJournal Administrasi Negara, 3(1), 119–130. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Sulumin, H. H. (2015). Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala. Katalogis, 3(1), 43–53. Retrieved from http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/4246/3161
Taufik, T. (2013). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. Jurusan Ekonomi, 17(1), 1–11. Retrieved from http://download.portalgaruda.org/article.php?article=31387&val=2268
Ward, M., McAuliffe, E., Wakai, A., Geary, U., Browne, J., Deasy, C., O’Sullivan, R. (2017). Study protocol for evaluating the implementation and effectiveness of an emergency department longitudinal patient monitoring system using a mixed-methods approach. BMC Health Services Research, 17(1), 1–10. https://doi.org/10.1186/s12913-017-2014-9
Widagdo, A. K., Widodo, A., & Ismail, M. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 19(2), 323–340.
Zyl, A. (2014). How Civil Society Organizations Close the Gap between Transparency and Accountability. Governance, 27(2), 347–356. Retrieved from 10.1111/gove.12073%5Cnhttp://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=94891302&site=ehost-live
DOI: http://dx.doi.org/10.52353/senama.v1i1.234
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Copyright (c) 2022 Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari, Nike Kurniasari, Intiyas Utami
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen (SENAMA)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMA SALATIGA
Jl. Diponegoro No.39, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah
TERINDEKS :